Not known Details About reformasi intelijen

Not known Details About reformasi intelijen

Blog Article

Boundaries to establishment of overseas foundations, for example expected “Secured” partnership with regional Basis.

Reformasi Intelijen Indonesia menyoroti pentingnya peningkatan akuntabilitas dalam pengawasan terhadap BIN. Salah satu aspek kunci dalam tata kelola intelijen adalah pengelolaan sumber daya manusia dan pengawasan yang lebih efektif.

Pada dinas intelijen dan dinas terkait lainnya, intelijen merupakan data aktif, ditambah dengan proses dan hasil dari pengumpulan dan analisis details tersebut, yang terbentuk oleh jaringan yang kohesif.

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Rizal menambahkan bahwa tim pengawas intelijen seharusnya memiliki kewenangan penyidikan dalam kasus penyimpangan. Hal ini bertujuan agar pengawasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga mampu mengungkap penyalahgunaan wewenang dalam lembaga intelijen. Reformasi Intelijen Indonesia harus mendorong pengungkapan penyalahgunaan wewenang.

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

Rahasia intelijen mempunyai masa retensi selama twenty five tahun. Namun kebutuhan politik sering kali memaksa lembaga intelijen untuk membuka rahasia intelijen. Dalam konteks reformasi maka intelijen harus dilindungi dari kebutuhan politik yang melakukan intervensi terhadap rahasaia intelijen.

Like BPI, BAKIN does not only coordinate intelligence businesses while in the ministry along with the military but additionally conducts intelligence operations. The adjust to BIN, which was originally controlled depending on Keputusan Presiden

Konflik yang terjadi di Poso adalah karena konflik antar elit politik yang mana para elit politik daerah memanfaatkan agama sebagai tameng dan kendaraan politik yang bertujuan mengamankan dan mencapai kepentingan politik dan ekonomi di wilayah Poso dengan cara memobilisasi mssa melalui hasutan isu agama dan etnis.[5]

A significant attribute of the Affiliation that's distinct from a Basis is membership. An Affiliation generally is a member-dependent Corporation, Whilst a foundation does not have customers but is important Using the Laws on Foundations to possess a couple of organs: the Governing Board (

Bekerja sama dengan organisasi Intelijen Negara lain yang telah mempunyai hubungan baik dan komitmen.

fifteen unsur yang lain adalah kantor-kantor atau biro dalam departemen eksekutif federal. yang dipimpin oleh the Office of the Director of National Intelligence (ODNI), Badan Intelijen Nasional yang secara resmi tidak terdaftar sebagai anggota dari komunitas ini;

tersirat etika utilitarianisme yang menilai baik-buruk tindakan berdasarkan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Praktik penahanan, penyadapan, bahkan penghilangan nyawa musuh tidak bernilai pada dirinya, melainkan bernilai sejauh untuk mampu melindungi nyawa warga sipil dari ancaman serangan bom bunuh diri.

Tak hanya itu, kemajuan teknologi intelijen juga menimbulkan perhatian. Diyauddin mengingatkan bahwa ketergantungan periksa di sini pada teknologi luar negeri dalam sistem intelijen nasional dapat membawa risiko keamanan yang serius.